cara pengurusan kitas

Definisi API (Angka pengenal impor)

Definisi API (Angka pengenal impor) Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2007 bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, Kontraktor KKS atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki API, kecuali : impor tidak…

Read More

Persyaratan pengurusan angka Pengenal Import – Umum (Perusahaan Swasta Lokal)

Persyaratan pengurusan angka Pengenal Import – Umum (Perusahaan Swasta Lokal) Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan & semua perubahan lengkap dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Fotocopy Surat Keterangan Domisili & NPWP Perusahaan Fotocopy KTP & NPWP Direktur (penandatangan API) Jika penandatangan API selain Direktur wajib melampirkan fotocopy KTP & NPWP serta surat kuasa leg.Notaris…

Read More

Persyaratan pengurusan angka pengenal import produsen (pma)

Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan & semua perubahan lengkap dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Fotocopy Surat Keterangan Domisili kantor & Pabrik Fotocopy NPWP Perusahaan Fotocopy KTP/Paspor,Kitas,IMTA & NPWP Direktur (penandatangan API) Jika penandatangan API selain Direktur wajib melampirkan fotocopy KTP/Paspor,Kitas,IMTA & NPWP serta surat kuasa leg.Notaris Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal (BKPM) Fotocopy Izin…

Read More

Persyaratan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Persyaratan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi Persyaratan Sertifikasi Persyaratan Umum Permohonan Sertifikat A oleh Pabrik atau Distributor; Permohonan Sertifikat B oleh Importir atau Institusi Berbadan Hukum. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Bagi Distributor dan Pabrikan Surat permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditujukan kepada Direktur Standardisasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika…

Read More

Proses Pengajuan penerbitan izin angkutan udara niaga

Proses Pengajuan penerbitan izin angkutan udara niaga 1. AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA INDONESIA 2. NPWP 3. SURAT KETERANGAN DOMISILI 4. SURAT PERSETUJUAN BKPM/BKPMD (BILA PMA) 5. TANDA BUKTI MODAL SETOR 6. GARANSI/JAMINAN BANK 7. RENCANA BISNIS/BISNIS PLAN 5 TH YAD terdiri dari: a. Jenis dan jumlah pesawat udara yg akan dioperasikan; – Angkutan udara niaga…

Read More

Persyaratan pendirian UD (USAHA DAGANG)

Persyaratan pendirian UD (USAHA DAGANG) Izin Domisili Usaha dari Kantor Satlak PTSP Kelurahan setempat; Mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri; Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan perseorangan kepada Kantor Satlak PTSP Kecamatan setempat. Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib…

Read More

Pengurusan Izin Penyaluran Alat Kesehatan

Pengurusan Izin Penyaluran Alat Kesehatan Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Selain penyalur sebagaimana dimaksud seperti diatas, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan…

Read More

sebab utama bisnis kecil tidak berkembang

sebab utama bisnis kecil tidak berkembang Tidak mempunyai konsep/ perencanaan dasar Konsep atau perencanaan dasar itu sangat penting, karena dengan konsep itulah pegangan kita dalam menjalankan bisnis. Konsep dasar harus dibuat sederhana, sehingga kita benar-benar bisa memahami konsep yang kita buat tersebut. Kalau konsepnya saja rumit dan kita sulit memahami, kemungkinan besar kita juga akan…

Read More

Prosedur Pengurusan Jual Beli tanah (bagian 2)

Prosedur Pengurusan Jual Beli tanah (bagian 2) 3. Proses pembuatan akta jual beli di Kantot PPAT. a. Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli. 1) Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan. 2) Pejual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh…

Read More

Prosedur Pengurusan Jual Beli tanah (bagian 1)

Jual beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila antara penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk melakukan jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah : 1. Akta Jual Beli (AJB) Si penjual dan si pembeli harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta…

Read More