jasa pendirian cv di jakarta

Pengurusan Siujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di DKI Jakarta

Pengurusan Siujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di DKI Jakarta Dibawah ini adalah Prosedur Pembuatan iujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di Jakarta 1 Surat Permohonan, formulir isian dan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas Kop Perusahaan dan bermaterai Rp.6.000. 2 Indentitas Pemohon/Penangung Jawab – WNI : Kartu Tanda Penduduk…

Read More

Pengurusan siujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di Jakarta

Pengurusan siujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di Jakarta Dibawah ini adalah persyaratan Pengurusan iujk ( izin usaha jasa konstruksi ) di Jakarta 1 Surat Permohonan, formulir isian dan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas Kop Perusahaan dan bermaterai Rp.6.000. 2 Indentitas Pemohon/Penangung Jawab – WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan…

Read More

Pembuatan akta notaris jakarta utara

Pembuatan akta notaris jakarta utara Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pendirian Yayasan Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya Kuasa untuk Menjual Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli Keterangan Hak Waris Wasiat Pendirian CV termasuk perubahannya Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak…

Read More

Biro Pengurusan PT Di Jakarta pusat

Biro Pengurusan PT Di Jakarta pusat Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang. Fotokopi KK penanggung jawab / direktur. Nomor NPWP penanggung jawab. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna). Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari…

Read More

Berapa Lama waktu pengurusan kitas ?

Berapa Lama waktu pengurusan kitas ? pengurusan kitas secara keseluruhan dimulai dari 10 hari hingga 1 bulan lamanya. anda dapat mengurus kitas melalui kantor imigrasi setempat maupun melalui biro jasa kitas sehingga anda tidak perlu repot repot membuang waktu untuk mengurus kitas. Berikut ini dokumen yang diperlukan untuk pengurusan kitas untuk tenaga kerja asing :…

Read More

Pendirian CV jakarta

Pendirian CV jakarta Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. . Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu…

Read More

Prosedur Pendirian CV

Prosedur Pendirian CV Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan…

Read More

Persyaratan Pendirian PT ( Perseroran Terbatas )

Persyaratan Pendirian PT ( Perseroran Terbatas ) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1). Akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3). Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)….

Read More

Persyaratan Pengajuan ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)

Persyaratan Pengajuan ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Pasal 34 (1) API-P diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. (2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada…

Read More

Prosedur pendirian pma

Prosedur pendirian pma Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya secara dalam jaringan (daring), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (3) Bagi BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota,…

Read More

12